Gula–Gertak–Gulung: Pola Lama Penguasa yang Hidup Lagi di Pati

Pati belakangan jadi sorotan nasional. Pemicu awalnya sederhana tapi menghantam langsung urat nadi rakyat: kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen. Di tengah ekonomi yang rapuh pasca-pandemi, kebijakan itu bukan sekadar angka, tapi pukulan nyata. Warga meradang. Protes merebak. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu mendesak Bupati Sudewo turun dari jabatannya.

Gelombang resistensi sempat menggetarkan kursi kekuasaan. Namun menariknya, sebelum puncak demo berlangsung, inisiator gerakan Ahmad Husain Hafid mendadak “berdamai” dengan Bupati lewat sebuah video call. Ia menyatakan aksi dibatalkan karena dianggap ditunggangi politik. Rakyat yang sudah panas menunggu, dipaksa menerima kenyataan pahit: tokoh yang diharap memimpin perlawanan malah mundur dengan alasan normatif.

Ketika Harapan Lebih Mematikan dari Ancaman

Apa yang terjadi di Pati bukan barang baru. Dalam kamus politik Indonesia, pola meredam perlawanan punya tiga bab klasik: gula, gertak, gulung.

Pertama adalah gula, atau bahasa halusnya: harapan. Ini bisa berupa harta, tahta, bahkan “wanita”. Bentuknya macam-macam—dari akses proyek, jabatan, posisi strategis, atau sekadar pengakuan dan dirangkul oleh penguasa. Harapan sering kali lebih ampuh daripada ancaman. Sebab ancaman menimbulkan resistensi, sedangkan harapan menimbulkan kompromi.

Di Pati, kita tidak menuduh ada transaksi kotor. Tetapi pola “merangkul inisiator” jelas terlihat. Aksi rakyat yang awalnya radikal melemah hanya dengan sebuah komunikasi simbolis. Narasi kritis berubah jadi narasi damai. Isu pemakzulan hilang, diganti janji pembangunan.

Dari Harapan ke Ancaman

Kalau strategi harapan gagal, bab kedua adalah gertak. Caranya melalui intimidasi, kriminalisasi, atau ancaman hukum. Pasal-pasal karet seperti UU ITE sudah jadi “senjata cadangan” penguasa terhadap aktivis, wartawan, bahkan warga biasa yang terlalu vokal. Data Amnesty International dan SAFEnet menunjukkan masih banyak kasus intimidasi dan pelabelan terhadap pembela HAM hingga 2025.

Di Pati sendiri, Ketua Pansus Hak Angket DPRD mengaku diintai mobil misterius. Ini bukan sekadar cerita hantu. Ketika orang yang mengusut kebijakan publik merasa dibayangi, artinya pola gertak sedang bekerja. Dan biasanya gertak bukan ujung, tapi transisi.

Bab Terakhir: Gulung

Kalau harapan gagal, gertak pun tak mempan, maka bab ketiga masuk: gulung. Dalam sejarah Indonesia, penghilangan dan pembunuhan aktivis sudah pernah terjadi. Kasus Munir, penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan, dan sederet nama lain jadi saksi kelam bahwa suara kritis bisa benar-benar “dihilangkan”.

Mungkinkah ini terjadi di Pati? Kita tentu berharap tidak. Tetapi sejarah mengingatkan bahwa pola penguasa, dari pusat sampai daerah, sering kali mengikuti urutan yang sama: mulai dari gula, lalu gertak, hingga gulung.

Mengapa Rakyat Mudah Dipatahkan?

Jawabannya sederhana: gerakan terlalu person-centric. Ketika satu tokoh digandeng atau dilemahkan, seluruh gelombang perlawanan ikut surut. Itu kelemahan klasik rakyat ketika menggantungkan harapan pada figur tunggal.

Pati sudah memberi bukti. Satu penggagas aksi memutuskan mundur, tapi jalur lain—Aliansi Masyarakat Pati Bersatu—tetap jalan hingga ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Inilah pelajaran penting: jangan taruh semua telur perlawanan dalam satu keranjang. Gerakan kolektif, kepemimpinan bergilir, dan struktur yang transparan jauh lebih tahan banting dibanding figur tunggal yang mudah dipatahkan.

Perlawanan yang Membawa Hasil

Perlu dicatat, aksi rakyat tidak sia-sia. Fakta kunci: setelah gelombang protes besar, Bupati Sudewo membatalkan kenaikan PBB 250 persen dan berjanji mengembalikan selisih uang yang telanjur dibayar. Itu bukan hadiah dari langit, melainkan hasil tekanan publik. Dengan kata lain, tekanan kolektif terbukti efektif.

Tapi di sisi lain, rakyat harus belajar bahwa kemenangan parsial bukan berarti masalah selesai. Begitu tensi reda, penguasa bisa saja mengulang pola yang sama di waktu lain dengan kebijakan baru.

Refleksi untuk Nasional

Apa yang terjadi di Pati hanyalah miniatur. Di level nasional, polanya sama. Gerakan kritis sering kali diredam lewat rangkulan jabatan, jika gagal dilabeli sebagai makar, kalau perlu dikriminalisasi, dan jika itu pun gagal, kita sudah tahu ada jalan terakhir: penghilangan.

Pati seharusnya membuka mata publik: jangan lagi terjebak pada ilusi bahwa penguasa mendengar karena “bijaksana”. Mereka mendengar karena terpaksa. Mereka mengalah karena ditekan. Dan mereka bisa kembali mengulang karena rakyat terlalu cepat melupakan.

Penutup: Jangan Baper, Tapi Jangan Lengah

Kasus Pati memberi pelajaran nasional:

• Kebijakan bisa dibatalkan kalau rakyat konsisten menekan.
• Gerakan jangan tergantung pada satu orang.
• Penguasa selalu punya tiga bab: gula, gertak, gulung.

Tugas kita sebagai warga adalah menjaga agar perlawanan tetap pada rel tuntutan, terorganisir, dan terdokumentasi. Jangan baper ketika tokoh “berdamai”, tapi jangan lengah ketika penguasa mulai merangkul. Sebab sejarah sudah membuktikan: yang dimulai dengan gula bisa berakhir dengan gulung.