Pajak Melonjak 250%, Bupati Pati Tantang Warga: Pemerintahan atau Provokasi?"

Bayangkan tiba-tiba pajak kamu naik 250 persen — dan ketika kamu mengeluh, pejabat justru bilang: “Silakan demo 50 ribu orang, saya tidak akan gentar!” Ini bukan sinetron politik nasional; ini terjadi di Kabupaten Pati, dan inilah ironi kekuasaan yang paling membungkam nurani rakyat kecil.

1. Kebijakan Kaya Drama, Bukan Pro Rakyat

Penyebab resmi kenaikan PBB-P2 adalah mengejar ketertinggalan PAD yang stagnan selama 14 tahun. Sementara di kabupaten lain seperti Jepara dan Kudus mencapai belasan bahkan puluhan miliar, Pati hanya Rp29 miliar per tahun liputan6.comBisnis.com. Masalahnya, warga bukan minta jalan mulus atau videotron—mereka minta hidup yang tidak makin terkejar pajak.

2. Dipotong Pakai Tameng Pembangunan Fiktif

Alasan “untuk membangun” dibawa sebagai tameng kasar. Apakah membedah masjid baru atau membangun dan merobohkan alun-alun tanpa manfaat — benar-benar fundamen pembangunan? Kritik warga bukan karena anti pembangunan, tapi karena penggunaan anggaran seperti ini hanya mempertebal persepsi bahwa kebijakan itu jauh lebih memanjakan struktur kekuasaan ketimbang kesejahteraan rakyat Kompas.tv.

3. Gaya Kepemimpinan ala Raja: Tantang Demo, Abaikan Suara

Alih-alih menenangkan kecemasan warga, Bupati malah menantang: "Kalau mau demo, kerahkan 50 ribu orang!" Bisnis Bandung - Pakena Gawe Rahayuliputan6.com. Provokasi? Bisa saja. Ini ujian real apakah seorang pemimpin tunduk pada legitimasi rakyat atau malah berlagak raja di istananya. Respons seperti ini bukan jawaban, tapi bentuk pengabaian terhadap aspirasi masyarakat yang sedang beban.

4. Solidaritas dan Kemarahan Nyata di Lapangan

Respon rakyat bukan lemah. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu bahkan meminta izin demo pada 13–14 Agustus 2025, lengkap dengan posko donasi, truk logistik, dan target massa 50 ribu orang Kompas.tvliputan6.com. Ini bukan sekadar taksi demo di medsos, ini mobilisasi real yang menuntut rekonsiliasi kebijakan, bukan konfrontasi.

Kenaikan pajak boleh dibenarkan— asal caranya manusiawi, dialognya terbuka, dan hasilnya benar-benar untuk rakyat. Tapi menaikkan hingga 250 persen tanpa sosialisasi dan kemudian menantang warga rally, merupakan lonceng kemunafikan yang harus dibunyikan keras. Sudewo tidak sedang membangun; dia malah menjadikan rakyat sebagai pion di kontes kekuasaan yang egois.